Follow Us:
21:04 WIB - Kapolres Pelalawan Berikan Reward/umroh Gratis Bagi Anggota yang Berhasil Menangkap Pelaku dan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu 2 kg | 16:08 WIB - Ferdinand: Beliau Diracuni Masukan Sesat, SBY Daftarkan Demokrat Sebagai Hak Milik Pribadi | 15:51 WIB - Demi Konten Seorang Remaja Tewas Hadang Truk, Supir Bisa Dijerat Hukum? | 15:49 WIB - Gempa Malang Terasa hingga ke Seluruh Pos Gunung Merapi | 15:44 WIB - Silaturahmi Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) RP Yudantoro, diterima Bupati Siak Alfedri | 15:37 WIB - Pimpinan KPK Meminta Maaf soal Tuduhan Singapura Surga Koruptor
/ Hukum / KPK Meminta Masalah Aset Antara Pemko dan Pemprov Riau Segera Dituntaskan /
KPK Meminta Masalah Aset Antara Pemko dan Pemprov Riau Segera Dituntaskan
Rabu, 03 Maret 2021 - 14:47:06 WIB
Suarasindo.com PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru menyelesaikan persoalan aset, salah satunya adalah aset Pasar Cikpuan.

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK Didik Agung Widjanarko usai rapat koordinasi Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota serta KPK di Balai Serindit Gedung Daerah, Rabu (3/3) mengatakan hal ini agar aset tersebut bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian.

"Khusus untuk masalah aset antara Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru akan dibicarakan hari Jumat (5/3). Supaya, aset ini (Pasar CCikpun) ada titik temunya. Aset itu juga milik negara. Itu punya kita semua," ujar Didik.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus adapun kesimpulan rapat yang digelar hari ini adalah pemerintah daerah (pemda) meningkatkan capaian  kinerja pada tahun ini. Dari evaluasi itu, kinerja pemkab dan pemko se-Indonesia turun.

"Untuk Riau, nilainya di atas rata-rata se-nasional," katanya.

Hal lain yang dibahas adalah pengamanan aset. Dalam pengamanan aset, KPK menekankan agar membentuk tim terpadu. Pemda  juga harus menerbitkan sertifikasi tanah untuk aset-aset yang dimiliki.

"Untuk sertifikasi tanah dibentuk tim Satgas," ucap Firdaus.

Hal lain yang dibahas yaitu pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini juga menjadi perhatian KPK. Di samping itu, KPK juga meminta pemda berhati-hati dalam proses perencanaan dalam menyusun APBD.

Di sisi pendapatan juga ditekankan yakni memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Terakhir, aset antara pemprov dan pemko segera dituntaskan.

"Sehingga, potensi dari aset itu bisa dimanfaatkan dan dijadikan sebagai nilai tambah untuk meningkatkan perekonomian, misalnya di Pasar Cikpuan," jelas Wali Kota. (Kominfo1/RD1)


Sumber : Pekanbaru.go.id


Berita Lainnya :
  • Kapolres Pelalawan Berikan Reward/umroh Gratis Bagi Anggota yang Berhasil Menangkap Pelaku dan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu 2 kg
  • Ferdinand: Beliau Diracuni Masukan Sesat, SBY Daftarkan Demokrat Sebagai Hak Milik Pribadi
  • Demi Konten Seorang Remaja Tewas Hadang Truk, Supir Bisa Dijerat Hukum?
  • Gempa Malang Terasa hingga ke Seluruh Pos Gunung Merapi
  • Silaturahmi Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) RP Yudantoro, diterima Bupati Siak Alfedri
  • Pimpinan KPK Meminta Maaf soal Tuduhan Singapura Surga Koruptor
  • Dicuri Hacker, Data Setengah Miliar Pengguna Facebook
  • Dipulihkan PLN, Listrik Enam Kabupaten di NTT Pasca Diterjang Bencana
  • Gempa Magnitudo 6,7 Kembali Meguncang Kota Malang Jatim
  •  
    Komentar Anda :
       
    FOTO
    Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN-RI)
    Lima Wanita Berpakaian Seksi Demo di KPK
     
    Buruh Dukung KPK
     
     
    PT. Jean Seputar Indonesia
    Copyright © 2017