Follow Us:
15:57 WIB - Terkait DD 2020 di Kampung Teluk Mesjid Tetap Dilaporkan oleh Ketua LAI KGS Riau | 15:16 WIB - Kapolsek Senapelan Ajak Masyarakat Untuk Taati Protokol Kesehatan Covid-19 | 14:58 WIB - Diduga Sebuah Granat Nenas Di Temukan di Wilayah Desa Kota Intan Rohul | 13:27 WIB - Kapolri Pastikan Komjen Sigit Dikawal Senior-Junior Saat Fit and Proper Test | 13:26 WIB - Polresta Pekanbaru Tangkap 4 Pelaku Penyiraman Air Keras 1 Lagi DPO | 13:24 WIB - Danramil Babulu Lepas Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir Ke Kalimantan Selatan
/ Nasional / Pemerintah Itu Tidak Buta Dan Tuli Soal Pj Gubernur /
Pemerintah Itu Tidak Buta Dan Tuli Soal Pj Gubernur
Rabu, 21 Februari 2018 - 13:26:35 WIB
JAKARTA – Mencuatnya Pj [Pejabat] Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat,  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memastikan usulan Jenderal Polisi sebagai Penjabat (Pj) akan dibatalkan. 

Maka untuk Jabar dan Sumut sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti, akan kita lakukan. Sudah cukup,kata Wiranto di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (20/2) kemarin.

Usulan Jenderal Polisi menjadi Pj gubernur mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana menempatkan Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Setelah menimbulkan polemik, Mendagri menyerahkan permasalahan Pj Gubernur ke Wiranto. 

Wiranto enggan menjelaskan kebijakan lain untuk mengganti rencana kebijakan jenderal polisi jadi Pj Gubernur tersebut. 

Kata Wiranto, pembatalan usulan tersebut dilakukan karena ada aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan usulan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut. 

Diakui Wiranto usulan Jenderal Polisi jadi Pj Gubernur telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Wiranto meminta masyarakat tidak meributkan lagi masalah tersebut. 

Aspirasi rakyat sudah ditangkap pemerintah. Pemerintah tidak buta tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa,katanya .(ss)



Berita Lainnya :
  • Terkait DD 2020 di Kampung Teluk Mesjid Tetap Dilaporkan oleh Ketua LAI KGS Riau
  • Kapolsek Senapelan Ajak Masyarakat Untuk Taati Protokol Kesehatan Covid-19
  • Diduga Sebuah Granat Nenas Di Temukan di Wilayah Desa Kota Intan Rohul
  • Kapolri Pastikan Komjen Sigit Dikawal Senior-Junior Saat Fit and Proper Test
  • Polresta Pekanbaru Tangkap 4 Pelaku Penyiraman Air Keras 1 Lagi DPO
  • Danramil Babulu Lepas Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir Ke Kalimantan Selatan
  • Sofyan Resmi menjadi Pengganti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
  • DPP LBH KIS Ucapkan Selamat Kepada Dewan Pembina Atas Dikukuhkannya Gelar Guru Besar
  • Evaluasi Capaian Kerja 2020, Bupati Rohul Tahun 2021 Ada Lima Program Proritas
  •  
    Komentar Anda :
       
    FOTO
    Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPN-RI)
    Lima Wanita Berpakaian Seksi Demo di KPK
     
    Buruh Dukung KPK
     
     
    PT. Jean Seputar Indonesia
    Copyright © 2017