Follow Us:
23:45 WIB - Ketua Remaong Kepatian Selatan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Siap Mengawal Pembangunan IKN Nusantara | 23:36 WIB - Dr Hj Winarti S.E,. M.H Bupati Tuba: Hadiri Roadshow Bus KPK 2022 | 14:16 WIB - Jalan Rusak di Pekanbaru Akibat Pipa Bocor di Cempaka dan Rajawali Belum Diperbaiki, PDAM Pekanbaru: Itu IPAL | 09:24 WIB - Aditya Sunggara SH : Kegiatan Ilegal Di Alur Muara Jelitik Saat Ini Terkesan Adanya Pembiaran | 08:45 WIB - Kepala SMK Negeri Paku, Dianggap Kebal Aturan | 11:55 WIB - DPRD Setujui RAPBD-P Empat Lawang Tahun 2022
/ Nasional / Pemerintah Itu Tidak Buta Dan Tuli Soal Pj Gubernur /
Pemerintah Itu Tidak Buta Dan Tuli Soal Pj Gubernur
Rabu, 21 Februari 2018 - 13:26:35 WIB

TERKAIT:
   
 
JAKARTA – Mencuatnya Pj [Pejabat] Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat,  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memastikan usulan Jenderal Polisi sebagai Penjabat (Pj) akan dibatalkan. 

Maka untuk Jabar dan Sumut sudah dipertimbangkan, akan ada kebijakan lain nanti, akan kita lakukan. Sudah cukup,kata Wiranto di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (20/2) kemarin.

Usulan Jenderal Polisi menjadi Pj gubernur mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana menempatkan Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.

Setelah menimbulkan polemik, Mendagri menyerahkan permasalahan Pj Gubernur ke Wiranto. 

Wiranto enggan menjelaskan kebijakan lain untuk mengganti rencana kebijakan jenderal polisi jadi Pj Gubernur tersebut. 

Kata Wiranto, pembatalan usulan tersebut dilakukan karena ada aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan usulan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut. 

Diakui Wiranto usulan Jenderal Polisi jadi Pj Gubernur telah menimbulkan polemik di masyarakat.

Wiranto meminta masyarakat tidak meributkan lagi masalah tersebut. 

Aspirasi rakyat sudah ditangkap pemerintah. Pemerintah tidak buta tuli. Pemerintah mendengar aspirasi rakyat dan tahu kondisi wilayah masing-masing seperti apa,katanya .(ss)



Berita Lainnya :
  • Ketua Remaong Kepatian Selatan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Siap Mengawal Pembangunan IKN Nusantara
  • Dr Hj Winarti S.E,. M.H Bupati Tuba: Hadiri Roadshow Bus KPK 2022
  • Jalan Rusak di Pekanbaru Akibat Pipa Bocor di Cempaka dan Rajawali Belum Diperbaiki, PDAM Pekanbaru: Itu IPAL
  • Aditya Sunggara SH : Kegiatan Ilegal Di Alur Muara Jelitik Saat Ini Terkesan Adanya Pembiaran
  • Kepala SMK Negeri Paku, Dianggap Kebal Aturan
  • DPRD Setujui RAPBD-P Empat Lawang Tahun 2022
  • Mugiati Utami : UMKM Lokal Kalimantan Siap Menyambut IKN Nusantara
  • Dr. Yuhadi : IKN Nusantara Merupakan Anugerah Bagi Orang Daerah
  • DPD PJS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Serahkan SK Kepengurusan DPC PJS Kota Pangkalpinang
  •  
    Komentar Anda :
       
     
    PT. Jean Seputar Indonesia
    Copyright © 2017