Suarasindo.com, Riau - Terkait  Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Media Online (DPW-IMO) Provinsi Riau Saudara Hondro  soroti pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 terhadap warga Desa Hili Falago, Kecamatan Onolalu, Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dinilai pilih kasih yang dibantah Kades setempat belum lama ini, kini masuk babak baru.

Bantahan Kades Hili Falago tersebut ditayang disejumlah media, namun ratusan masyarakat hari ini Rabu, (24/6/2020), malah mendatangi Kantor Camat Onolalu, meminta pembagian BLT DD Covid-19 tersebut dibagikan keseluruh masyarakat yang sudah didata sebelummya oleh aparat desa.

Selain itu mereka meminta Camat Untuk ambil sikap terhadap kadesnya yang dinilai tidak pro kesejahteraan masyarakat nya sendiri dalam menghadapi wawancara bencana non alam tersebut.

"Berita penyaluran BLT DD Covid-19 di Desa Hili Falago itu bukan hoax, lihat saja warga demo minta Camatnya turun tangan, karena Kades nya red. dinilai Arogan," tegas Saudara Hondo Kamis, (25/6) membah berita bantahan Kades Hili Falago tersebut.

Sebelummya pada berita hebatriau.com dinilai pilih kasih pembagian BLT DD Covid-19 yang menjadi sumber kericuhan di tengah masyarakat desa setempat. Hal ini terjadi akibat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dibagikan kepada Masyarakat yang terdaftar dan bahkan sudah menandatangani tanda terima bantuan tersebut sebanyak seratus enam puluh lima KK, sedangkan yang mendapatkan cuma 24 KK saja.

"Inilah awal  kericuhan itu kenapa hanya 24 KK yang dapat, sementara yang sudah didaftarkan  165 KK, sehingga masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan Kepala Desa Hilifalago,"kata Ketua IMO Riau Saudara Hondro menjelaskan saat itu.

Camat Onoalulu Darnis Harita yang dikonfirmasi masih belum bisa, awak media ini terus melakukan upaya hingga dapat mengkralifikasi Terkat BLT DD di Desa Hili Falago tersebut.

Lebih jauh Ketua IMO Riau itu menjelaskan bahwa dia juga putra daerah yang berasal desa Hilifalago sehingga semua keluarga yang tidak dapat BLT tersebut merupakan keluarga saya katanya. Menurut informasi yang dikumpulkan media ini dilapangan bahwa kepala desa Hilifalago Terwujud Gari membuat kebijakan sendiri tentang dana BLT yang tidak dibagikan tersebut dimasukan ke Kas Desa. Dan banyak masyarakat tidak bisa merima kebijakan tersebut sehingga sampai ada BPD yang menundurkan diri jadi BPD Desa Hilifalago, cukup ironis pemerintah desa seperti ini.

Menurut tokoh masyarakat setempat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa Ketika pembagian BLT di Desa Hilifalago tanggal 16 Juni 2020 hanya dua puluh empat orang yang dapat dan sisanya 161 orang tidak mendapatkan dana bantuan tersebut karena tidak dibagikan. Masyarakat yang merasa didiabaikan oleh kepala Desa yang arogan ini dan membuat kebijakan sendiri sampai masyarakat yang membutuhkan bantuan di masa Covid 19 ini semakin menderita. (Red/SS)