Follow Us:
13:37 WIB - Kapolri Gaungkan “Polisi Bersama Masyarakat”, Penahanan Tiga Pekerja Kebun di Dumai Tuai Pertanyaan | 23:39 WIB - Program Pekanbaru Lestari Kembali Raih Penghargaan Nasional di Bidang Kota Hijau | 23:11 WIB - DPRD Pelalawan Gelar Paripurna Istimewa HUT ke-27, Tegaskan Komitmen Bersama Membangun Daerah | 10:30 WIB - Kasus Dugaan Kekerasan Siswa SD Sinros Dharma Bakti, Publik Menanti Sikap Tegas Pemilik Yayasan | 14:51 WIB - Dugaan Kekerasan Siswa SD di Pekanbaru, Kuasa Hukum Adukan Kasus ke UPT PPA dan LAM Riau | 00:27 WIB - HUT Ke-12 PSI, DPD Pekanbaru Berbagi Nasi Kotak untuk Driver Ojol, Efendi Huang: Politik Harus Bermanfaat bagi Rakyat
/ Nasional / Kapolri Gaungkan “Polisi Bersama Masyarakat”, Penahanan Tiga Pekerja Kebun di Dumai Tuai Pertanyaan /
Kapolri Gaungkan “Polisi Bersama Masyarakat”, Penahanan Tiga Pekerja Kebun di Dumai Tuai Pertanyaan
Minggu, 22 November 2026 - 13:37:24 WIB

TERKAIT:
   
 
DUMAI – Penahanan tiga pekerja kebun berinisial EZ, GL, dan RP oleh Polsek Medang Kampai, Kota Dumai, memunculkan pertanyaan serius terkait dasar hukum, proporsionalitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.

Ketiganya dikabarkan ditangkap dan ditahan atas dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan Pasal 307 KUHP. Namun, pihak keluarga mempertanyakan perbuatan konkret apa yang dilakukan hingga ketiganya harus menjalani proses pidana.

Berdasarkan informasi awal, EZ, GL, dan RP disebut merupakan pekerja kebun yang melintasi areal perkebunan. Jika aktivitas mereka sebatas melintas dalam konteks pekerjaan, penyidik perlu menjelaskan unsur pidana yang dianggap terpenuhi.

Pasalnya, Pasal 307 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur kepemilikan atau pembawaan senjata pemukul, penikam, atau penusuk tanpa hak. Namun, ayat (2) memberikan pengecualian terhadap alat yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, maupun kepentingan pekerjaan yang sah.

Karena itu, sejumlah hal perlu dijelaskan: apakah ketiganya ditemukan membawa senjata, apakah benda tersebut merupakan alat kerja perkebunan, serta apakah penyidik telah mempertimbangkan pengecualian dalam Pasal 307 ayat (2)?

Keberadaan seseorang di areal perkebunan maupun aktivitas melintas tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Jika terdapat dugaan pelanggaran lain, seluruh unsur delik tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan apakah terdapat konflik penguasaan lahan, kepentingan pengelolaan perkebunan, atau perselisihan tertentu yang melatarbelakangi perkara. Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan hal yang perlu dijernihkan agar proses hukum tidak menimbulkan persepsi adanya kepentingan pihak tertentu.

Penanganan perkara ini patut menjadi perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Semangat Polri Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, humanis, dan tidak diskriminatif.

Jangan sampai masyarakat kecil yang mencari nafkah justru merasa takut ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ketegasan terhadap pelaku kejahatan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Atas perkara tersebut, Polsek Medang Kampai dan Polres Dumai perlu memberikan penjelasan resmi mengenai kronologi penangkapan, perbuatan yang dituduhkan kepada masing-masing pekerja, dasar penerapan Pasal 307, barang bukti, serta alasan subjektif dan objektif penahanan.

Penyidik juga perlu menjelaskan apakah saksi dan bukti yang meringankan telah dipertimbangkan, termasuk keterangan mengenai status ketiganya sebagai pekerja kebun dan kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut.

Jika tidak ada penyimpangan, aparat dapat menjawab seluruh pertanyaan publik melalui fakta dan dokumen hukum. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaktepatan penerapan pasal atau pelanggaran prosedur, mekanisme pengawasan harus dijalankan.

EZ, GL, dan RP tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah, pendampingan hukum, serta kesempatan mengajukan bukti dan saksi yang meringankan.

Tegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi jangan sampai keadilan bagi masyarakat kecil dikorbankan.***


Berita Lainnya :
  • Kapolri Gaungkan “Polisi Bersama Masyarakat”, Penahanan Tiga Pekerja Kebun di Dumai Tuai Pertanyaan
  • Program Pekanbaru Lestari Kembali Raih Penghargaan Nasional di Bidang Kota Hijau
  • DPRD Pelalawan Gelar Paripurna Istimewa HUT ke-27, Tegaskan Komitmen Bersama Membangun Daerah
  • Kasus Dugaan Kekerasan Siswa SD Sinros Dharma Bakti, Publik Menanti Sikap Tegas Pemilik Yayasan
  • Dugaan Kekerasan Siswa SD di Pekanbaru, Kuasa Hukum Adukan Kasus ke UPT PPA dan LAM Riau
  • HUT Ke-12 PSI, DPD Pekanbaru Berbagi Nasi Kotak untuk Driver Ojol, Efendi Huang: Politik Harus Bermanfaat bagi Rakyat
  • Wabup Muzamil Instruksikan OPD Segera Tindak Lanjuti Catatan Strategis DPRD
  • Ketua DPRD Meranti Pimpin Rapat Bahas Pembangunan Jembatan Suak Nipah Bersama OPD dan Perusahaan
  • Ranperda APBD 2025 Disetujui, Pemkab Meranti Komitmen Tindak Lanjuti Catatan DPRD
  •  
    Komentar Anda :
       
     
    PT. Jean Seputar Indonesia
    Copyright © 2017