JAKARTA — Posisi Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kembali menjadi sorotan publik. Desakan agar dirinya mundur atau dicopot dari jabatan oleh Presiden RI Prabowo Subianto terus menguat, dari polemik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mencuatnya dugaan aliran uang dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, yang kini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Persoalan ini bukan lagi sekadar kritik terhadap kinerja kementerian. Publik kini mempertanyakan kepemimpinan, integritas, dan kelayakan seorang pejabat negara untuk tetap menduduki jabatan strategis ketika namanya ikut terseret dalam pusaran perkara yang tengah diselidiki lembaga antirasuah.
Di tengah bencana karhutla dan kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah, kepemimpinan Kementerian Kehutanan justru menghadapi ujian serius.
Pada Oktober 2026, sejumlah mahasiswa dan pemuda di Palangka Raya menyuarakan desakan agar Raja Juli Antoni mundur. Kritik tersebut dipicu penanganan karhutla yang dinilai lamban dan belum sepenuhnya mampu mengatasi dampak kabut asap.
Bahkan, pengamat politik Ray Rangkuti turut menyuarakan desakan serupa. Sebelumnya, pada Desember 2025, anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin juga pernah meminta Raja Juli mundur terkait persoalan tata kelola kehutanan dan penerbitan izin.
Namun, persoalan yang kini menjadi perhatian publik semakin kompleks setelah nama Raja Juli dikaitkan dengan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby.
Dalam perkembangan penyidikan perkara Kuansing, KPK pada 5 Agustus 2026 mengungkap dugaan adanya penyerahan uang sekitar 14.000 dolar Singapura dari Suhardiman Amby kepada Raja Juli Antoni.
Dugaan pemberian disebut berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.
Sebelumnya, Raja Juli mengakui bahwa Suhardiman pernah meninggalkan sebuah amplop ketika melakukan audiensi pada 2 Juni 2026. Raja Juli menyatakan tidak mengetahui isi amplop tersebut dan mengaku telah memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya pada 12 Juni 2026.
Ia juga menyatakan telah melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK pada 3 Juli 2026.
Namun, pada 17 Juli 2026, KPK menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pelaporan gratifikasi karena objek yang dilaporkan telah masuk dalam ranah penyidikan.
Fakta ini tentu menimbulkan pertanyaan publik yang membutuhkan penjelasan terbuka dan komprehensif. Apalagi, KPK juga mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam pengurusan kawasan hutan di Kuansing.
Dalam situasi seperti ini, Presiden Prabowo Subianto tidak sepatutnya membiarkan polemik terus berkembang tanpa keputusan politik yang jelas.
Jabatan Menteri Kehutanan bukan jabatan biasa. Kementerian tersebut memegang tanggung jawab besar dalam perlindungan kawasan hutan, pengawasan perizinan, penegakan hukum kehutanan, serta penanganan karhutla yang menyangkut keselamatan masyarakat dan kepentingan negara.
Ketika kepercayaan publik terhadap pimpinan kementerian dipertanyakan, Presiden perlu mengambil langkah tegas demi menjaga kredibilitas pemerintahan.
Raja Juli Antoni sebaiknya segera dicopot atau diberhentikan sementara dari jabatan Menteri Kehutanan sampai persoalan yang menyeret namanya memperoleh kejelasan.
Langkah tersebut bukan berarti menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan hukum, melainkan bentuk tanggung jawab politik, kehati-hatian pemerintahan, dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Presiden Prabowo harus menunjukkan bahwa tidak ada pejabat yang kebal terhadap evaluasi. Loyalitas terhadap pemerintahan tidak boleh mengalahkan kepentingan publik, terlebih ketika persoalan yang dipertaruhkan menyangkut lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, dan integritas penyelenggara negara.
Publik tidak cukup hanya disuguhi pernyataan bahwa pemerintah terus bekerja. Masyarakat membutuhkan hasil nyata, transparansi, dan pertanggungjawaban.
Karhutla membutuhkan penanganan cepat, tata kelola kehutanan membutuhkan pembenahan, sementara polemik dugaan aliran uang Kuansing harus dibuka seterang-terangnya melalui proses hukum.
Presiden Prabowo kini berada pada posisi penting untuk menentukan arah kepercayaan publik terhadap kabinetnya.
Jika evaluasi memang diperlukan, jangan menunggu tekanan masyarakat semakin membesar. Jika pergantian menteri menjadi pilihan untuk menjaga kredibilitas pemerintahan, keputusan tersebut harus segera diambil.
Sebab, kepentingan rakyat, kelestarian hutan, dan integritas pemerintahan harus ditempatkan jauh di atas kepentingan mempertahankan seorang pejabat.***
