BENGKALIS — Perbedaan keterangan dan analisis antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan terkait status lahan sekitar 412 hektare milik PT Grup Rimba Jaya (GRJ) semakin menjadi sorotan.
DLHK melalui Pertimbangan Teknis (Pertek) Nomor 500.4/778/DLHK/2026 tertanggal 18 Juli 2026 menyatakan seluruh areal permohonan berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sementara itu, GRJ mempertanyakan kesimpulan tersebut karena mengklaim bidang yang dimohon berada dalam areal pelepasan kawasan hutan berdasarkan SK.673/2014.
Di tengah perbedaan tersebut, GRJ meminta Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau tidak sekadar mempertemukan keterangan kedua instansi, tetapi menjalankan pemeriksaan substantif secara independen dengan menguji bukti-bukti primer.
"DLHK mengatakan A, Dirjen Planologi menyampaikan B, seharusnya Ombudsman sebagai penguji independen menghadirkan C, yakni kesimpulan berdasarkan bukti primer, dokumen autentik, koordinat, peta resmi, dan hasil pengujian yang objektif," jelas Direktur Utama GRJ.
Persoalan semakin serius setelah GRJ menyoroti hasil uji telaah dan pertimbangan teknis BPKH serta DLHK yang menurut perusahaan, menunjukkan adanya pergeseran geometri terhadap koordinat poligon lahan yang diajukan.
Berdasarkan analisis dan dokumen yang dimiliki GRJ, terdapat indikasi pergeseran posisi geometri lebih dari 14 kilometer dari titik plotting objek tanah yang sebenarnya.
Temuan tersebut dinilai bukan persoalan teknis sepele. Sebab, apabila poligon yang dianalisis tidak sesuai dengan koordinat objek permohonan, maka validitas hasil overlay, identifikasi fungsi kawasan, hingga kesimpulan status kehutanan patut dipertanyakan.
GRJ mempertanyakan mengapa persoalan pergeseran geometri tersebut belum dikonfirmasi secara terbuka kepada instansi terlapor oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau.
"Ini persoalan mendasar. Bagaimana mungkin status suatu bidang tanah disimpulkan apabila terdapat dugaan pergeseran geometri lebih dari 14 kilometer dari plotting objek sebenarnya? Apakah koordinat yang diperiksa benar-benar koordinat tanah milik GRJ? Mengapa persoalan ini tidak diuji dan dikonfirmasi secara serius kepada instansi terkait?" menjadi pertanyaan yang diajukan pihak perusahaan.
GRJ menilai, apabila perbedaan koordinat tersebut benar adanya, Ombudsman semestinya meminta penjelasan teknis, melakukan pencocokan dokumen, serta menguji kembali poligon yang digunakan BPKH dan DLHK sebelum menarik kesimpulan pemeriksaan.
GRJ juga menyayangkan apabila substansi pengaduan dan bukti-bukti yang disampaikan justru tidak memperoleh pengujian memadai, sementara penyelesaian laporan seolah cukup didasarkan pada alasan bahwa pihak pelapor telah mendapatkan pelayanan atau penjelasan dari instansi terlapor.
Menurut GRJ, menerima pelayanan administratif tidak sama dengan memperoleh penyelesaian atas substansi pengaduan.
Perusahaan mempertanyakan apakah Ombudsman benar-benar telah menguji kebenaran materiil dokumen yang dipersoalkan atau justru berhenti pada klarifikasi formal dari instansi terlapor.
"Jangan sampai persoalan yang kami sampaikan justru didiamkan. Publik tidak boleh dipaksa menerima suatu kesimpulan hanya dengan dalih bahwa pelapor sudah dilayani oleh instansi terlapor. Yang kami minta bukan sekadar dilayani, melainkan diuji kebenarannya," tegas pihak GRJ.
Perusahaan berharap Ombudsman memberikan penjelasan terbuka mengenai apakah dugaan pergeseran geometri tersebut telah dimasukkan dalam materi pemeriksaan, termasuk apakah BPKH dan DLHK telah dimintai konfirmasi secara spesifik.
Persoalan lain yang turut disoroti GRJ adalah surat komplain yang ditujukan kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan. Perusahaan membantah adanya klaim yang mengaitkan surat tersebut seolah-olah merupakan surat dari BPKH kepada Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Jakarta untuk memperkuat kesimpulan bahwa objek lahan GRJ berada dalam kawasan HPT.
Menurut pihak perusahaan, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan perlu diluruskan berdasarkan dokumen surat yang autentik, identitas pengirim, nomor surat, serta substansi komunikasi antarlembaga.
GRJ meminta Ombudsman menelusuri asal-usul surat, pihak yang menerbitkan, tujuan penyampaian, dan konteks penggunaannya dalam proses pemeriksaan.
"Jangan sampai surat yang berasal dari PT Grup Rimba Jaya justru diklaim atau diposisikan seolah-olah merupakan surat BPKH yang ditujukan kepada Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan untuk memperkuat klaim HPT. Kami menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan harus diuji berdasarkan dokumen aslinya," tegas pihak perusahaan.
Menurut perusahaan, pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan surat keterangan atau hasil overlay dari instansi terlapor. Ombudsman perlu menguji langsung peta lampiran autentik SK.903/2016, riwayat perubahan kawasan melalui SK.314/2016 jo. SK.393/2016, serta keterkaitannya dengan pengurangan kawasan hutan seluas 92.701 hektare.
Selain itu, terdapat persoalan perbedaan nomor KKPR antara Pertek DLHK dan surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.334/KUH/SUM/PLA.02.04/B/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026, termasuk perbedaan penyebutan lokasi Rupat dan Bathin Solapan.
GRJ juga menyoroti surat Kementerian Kehutanan yang menyebut perlunya pengecekan lapangan bersama BPKH Wilayah XIX untuk memastikan letak dan lokasi bidang yang dimohon.
Atas dasar itu, perusahaan meminta Ombudsman menjelaskan beberapa hal mendasar: apakah dokumen primer telah diperoleh, apakah kedua hasil analisis spasial telah diuji, apakah identitas poligon telah dicocokkan, apakah dugaan pergeseran geometri lebih dari 14 kilometer telah diklarifikasi, serta apakah seluruh bukti bantahan perusahaan telah dipertimbangkan?
GRJ menegaskan tidak meminta Ombudsman menetapkan status lahan sebagai APL ataupun membatalkan keputusan pemerintah. Perusahaan hanya meminta pengawasan terhadap kecermatan administrasi, validitas dasar hukum, penggunaan data spasial, dan objektivitas proses pelayanan publik.
"Ombudsman tidak harus membenarkan DLHK ataupun GRJ. Ombudsman harus berdiri di atas bukti. Jika A dan B berbeda, maka C harus lahir dari pemeriksaan independen berdasarkan dokumen primer, bukan sekadar mengulang kesimpulan salah satu pihak."
GRJ berharap Ombudsman RI Perwakilan Riau memberikan penjelasan tertulis mengenai ruang lingkup, metode, dan hasil pemeriksaan substantif atas laporan tersebut, termasuk apakah ditemukan atau tidak ditemukan dugaan maladministrasi sebagaimana sesuai amanah undang undang ombudsman itu sendiri yakni memeriksa, menganalisis, menemukan, mencatat dan merekomendasikan kejanggalan apa yang tidak sesuai data dan fakta bukan sekedar menyalin menerima dokumen fisik pertek dan telaah seperti SOP Gosend online maupun kurir.
Bagi GRJ, kepastian hukum atas 412 hektare tersebut tidak boleh dibangun hanya berdasarkan klaim administratif. Yang harus berbicara adalah dokumen autentik, peta resmi, koordinat yang teruji, dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.***
