BENGKALIS — Persoalan status kawasan lahan yang dikuasai PT Grup Rimba Jaya (GRJ) di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, kembali menjadi perhatian. Pihak perusahaan meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau melakukan pemeriksaan substantif terhadap perbedaan hasil analisis teknis antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Kamis (12/11/26).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya perbedaan kesimpulan mengenai posisi poligon lahan PT GRJ, apakah berada dalam areal pelepasan kawasan hutan berdasarkan SK.673/2014 atau justru masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Dalam surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor S.334/KUH/SUM/PLA.02.04/B/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Grup Rimba Jaya, terdapat sejumlah poin penting terkait hasil penelaahan status kawasan tersebut.
Pada bagian hasil analisis teknis, surat itu menyebutkan bahwa poligon PT Grup Rimba Jaya berada sepenuhnya di dalam rentang pelepasan kawasan berdasarkan SK.673/2014. Bahkan, disebutkan tidak terdapat irisan atau tumpang tindih dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas yang dipertahankan.
Namun, pada bagian penelaahan terhadap peta lampiran surat perusahaan, Kementerian Kehutanan menyampaikan kesimpulan berbeda. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau yang merujuk SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2025 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 10774 Tahun 2025, seluruh areal yang dimaksud dinyatakan berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Perbedaan tersebut menjadi salah satu persoalan mendasar yang dipertanyakan pihak perusahaan.
GRJ menilai, kesimpulan mengenai status kawasan tidak cukup hanya didasarkan pada pernyataan bahwa suatu bidang tanah berada di dalam HPT. Harus ada pembuktian teknis yang jelas, termasuk koordinat, identitas poligon, peta lampiran autentik, serta hasil overlay yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Melalui pernyataan resminya, pihak Grup Rimba Jaya mempertanyakan dasar penetapan kawasan yang digunakan oleh DLHK maupun instansi terkait.
Perusahaan meminta agar pihak yang menyatakan seluruh bidang tanah PT GRJ berada di kawasan HPT dapat menunjukkan dasar keputusan yang masih berlaku, peta lampiran autentik, serta hasil analisis spasial yang membuktikan bahwa seluruh poligon perusahaan benar-benar berada di dalam kawasan tersebut.
GRJ juga menyoroti belum adanya penjelasan yang memadai mengenai rekonstruksi peta kawasan hutan, termasuk perubahan peruntukan berdasarkan SK.314 jo. SK.393 serta pengurangan kawasan hutan seluas 92.701 hektare yang menurut perusahaan perlu diperhitungkan dalam pemeriksaan.
Selain itu, perusahaan meminta agar dokumen primer yang menjadi dasar penetapan status kawasan dibuka secara transparan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap objek lahan yang sama.
*Ada Perbedaan Nomor KKPR dan Penyebutan Lokasi*
Persoalan lainnya menyangkut perbedaan identitas administrasi dalam dokumen yang diterbitkan kedua instansi.
GRJ mencatat adanya perbedaan nomor KKPR, yakni Nomor 07032610211403001 dalam Pertek DLHK dengan Nomor 08032610211408015 dalam surat Kementerian Kehutanan tertanggal 29 Juli 2026.
Di samping itu, terdapat perbedaan penyebutan lokasi, yakni Rupat dan Bathin Solapan.
Menurut perusahaan, perbedaan tersebut perlu diklarifikasi untuk memastikan bahwa kedua dokumen benar-benar merujuk pada objek permohonan, bidang tanah, dan poligon yang sama.
Sebab, ketepatan identitas objek merupakan bagian penting dalam proses administrasi dan penetapan status hukum suatu bidang tanah.
Hal yang juga menjadi perhatian GRJ adalah isi surat Kementerian Kehutanan tertanggal 29 Juli 2026.
Pada poin ketiga surat tersebut ditegaskan bahwa hasil penelaahan tidak dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan dan hanya sebatas informasi terkait kawasan hutan.
Surat itu juga menyebutkan bahwa untuk memastikan kepastian letak dan lokasi sebagaimana dimaksud, perlu dilakukan pengecekan lapangan bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX.
Pernyataan tersebut menjadi alasan bagi perusahaan untuk meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada perbandingan peta administratif semata.
GRJ menginginkan adanya verifikasi spasial secara bersama-sama dengan menggunakan data resmi kementerian, termasuk pemeriksaan koordinat dan batas-batas poligon di lapangan.
Ombudsman Diminta Periksa Dokumen Primer
Dalam penyampaian kepada Ombudsman RI Perwakilan Riau, Grup Rimba Jaya meminta agar seluruh perbedaan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari pemeriksaan substantif.
Perusahaan mempertanyakan apakah Ombudsman telah meminta dokumen primer, memeriksa kedua hasil overlay, menguji kesesuaian identitas poligon, serta menilai kecermatan penggunaan dasar hukum oleh DLHK dan DPMPTSP.
GRJ juga meminta agar pemeriksaan mencakup tiga kelompok dokumen penting:
1. Daftar surat keputusan yang telah dicabut atau tidak berlaku, berikut salinan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan daerah terkait, lengkap dengan nomor perkara dan amar putusannya.
2. Dokumen atau hasil pemeriksaan Ombudsman RI terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada masa Menteri Siti Nurbaya, termasuk nomor laporan, rekomendasi, serta tindakan korektif yang pernah diberikan.
3. Dokumen SK.903/2016, SK.314/2016, SK.393/2016, beserta peta lampiran autentik dan rekonstruksi perubahan maupun pengurangan kawasan hutan yang menjadi dasar penilaian status lahan.
Menurut GRJ, dokumen-dokumen tersebut penting untuk menguji apakah dasar hukum dan data spasial yang digunakan dalam menetapkan status kawasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Grup Rimba Jaya menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta Ombudsman mengambil alih kewenangan pemerintah untuk menentukan status APL maupun HPT.
Permintaan perusahaan lebih diarahkan pada pemeriksaan terhadap proses administrasi, kecermatan penggunaan data, validitas dokumen hukum, serta prosedur yang menjadi dasar penolakan atau belum diselesaikannya permohonan perusahaan.
"Jangan hanya menyatakan bidang PT GRJ berada di HPT. Tunjukkan dasar keputusan yang masih berlaku, peta lampiran autentiknya, dan hasil overlay yang membuktikan bahwa seluruh poligon PT GRJ memang berada di dalam HPT," demikian inti sikap yang disampaikan Grup Rimba Jaya.
Pihak perusahaan berharap Ombudsman dapat memberikan penjelasan dan tindak lanjut secara tertulis, termasuk memastikan apakah seluruh dokumen dan perbedaan hasil analisis tersebut telah diperiksa secara objektif.
Bagi GRJ, kepastian hukum atas status lahan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kejelasan dasar hukum, kepastian investasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut Ombudsman RI Perwakilan Riau dan klarifikasi instansi terkait. Apakah perbedaan hasil analisis tersebut akan diuji melalui pemeriksaan dokumen primer dan verifikasi lapangan bersama BPKH Wilayah XIX?.***
