PEKANBARU — Tim Advokat Pejuang Keadilan Riau (TAPAK Riau) resmi melaporkan peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Nilam, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, ke SPKT Polda Riau, Rabu (11/11/2026).
Laporan tersebut merupakan langkah hukum TAPAK Riau untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menjadi korban sekaligus mendesak aparat kepolisian mengungkap secara terang penyebab kebakaran yang terjadi pada 20 Oktober 2026 sekitar pukul 14.30 WIB tersebut.
Sedikitnya delapan rumah dilaporkan terdampak dalam peristiwa itu, termasuk bangunan yang diduga menjadi titik awal munculnya api. Akibat kejadian tersebut, masyarakat mengalami kerugian materiil dan harus menanggung dampak serius terhadap kehidupan mereka.
Berdasarkan informasi awal yang diterima TAPAK Riau, kebakaran diduga bermula dari kebocoran selang tabung gas atau regulator. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan dan harus dibuktikan melalui penyelidikan, olah tempat kejadian perkara (TKP), serta pemeriksaan forensik oleh pihak berwenang.
TAPAK Riau menegaskan, apabila ditemukan unsur kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan membahayakan masyarakat, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Polda Riau, TAPAK Riau mendasarkan dugaan tindak pidana pada Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait kealpaan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang maupun keselamatan jiwa.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
TAPAK Riau menilai, peristiwa yang berdampak terhadap delapan rumah masyarakat ini tidak boleh hanya dipandang sebagai musibah tanpa terlebih dahulu mengungkap apakah terdapat unsur kelalaian, pelanggaran standar keselamatan, atau tanggung jawab pihak tertentu.
Meski demikian, penentuan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya harus didasarkan pada alat bukti serta hasil penyidikan kepolisian.
TAPAK Riau secara tegas meminta Kapolda Riau beserta jajaran penyidik agar tidak menunda penanganan perkara tersebut.
Ada sejumlah langkah penting yang dinilai harus segera dilakukan, antara lain:
1. Menindaklanjuti laporan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel.
2. Mengamankan lokasi kejadian serta memasang garis polisi apabila diperlukan demi menjaga keutuhan barang bukti.
3. Melakukan olah TKP dan pemeriksaan forensik guna memastikan titik awal api serta penyebab kebakaran.
4. Mengamankan dan memeriksa barang bukti, termasuk selang gas, tabung, regulator, instalasi, serta peralatan lain yang berkaitan dengan dugaan sumber kebakaran.
5. Memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan tempat yang diduga menjadi sumber awal kebakaran.
6. Memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan dokumentasi, serta melakukan pendataan terhadap kerugian yang dialami para korban.
7. Menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan kelalaian atau tindak pidana.
TAPAK Riau juga mengaku memperoleh informasi bahwa hingga saat ini lokasi kejadian diduga belum dipasangi garis polisi dan belum dilakukan pemeriksaan forensik secara menyeluruh.
Informasi tersebut, menurut TAPAK Riau, perlu segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh penyidik. Sebab, semakin lama penanganan dilakukan, semakin besar pula kekhawatiran terhadap kemungkinan berubah, hilang, atau rusaknya barang bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap penyebab kebakaran.
Selain mendorong proses pidana, TAPAK Riau juga menyoroti nasib masyarakat yang menjadi korban kebakaran.
Mereka bukan hanya kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal, tetapi juga harus menghadapi kerugian harta benda dan ketidakpastian mengenai pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.
TAPAK Riau menyebut pihaknya juga memperoleh informasi bahwa peristiwa kebakaran serupa diduga pernah terjadi sebelumnya. Informasi ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat persoalan berulang terkait standar keselamatan, kelayakan instalasi gas, sistem pengawasan, maupun faktor kelalaian lainnya.
TAPAK Riau menegaskan tidak ingin berspekulasi ataupun mendahului hasil penyidikan. Namun, kepentingan para korban tidak boleh diabaikan dan pengungkapan penyebab kebakaran harus menjadi prioritas.
Juru Bicara TAPAK Riau, Mirwansyah, S.H., M.H., menegaskan bahwa pelaporan ke Polda Riau merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.
"Perlu kami tegaskan, kebakaran yang mengakibatkan banyak rumah masyarakat terdampak bukan persoalan sepele. Apabila peristiwa ini terjadi akibat kelalaian seseorang atau pihak tertentu, maka tidak boleh ada pembiaran dan tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik alasan bahwa ini semata-mata musibah," tegas Mirwansyah.
Ia meminta Polda Riau segera melakukan langkah konkret, mulai dari pengamanan TKP, pemeriksaan forensik, penelusuran sumber api, hingga pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyebab kebakaran.
"Kami meminta Polda Riau bekerja secara serius. Segera amankan TKP, lakukan pemeriksaan forensik, telusuri sumber api, periksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan proses secara hukum apabila ditemukan unsur pidana," ujarnya.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban justru harus menanggung seluruh kerugian sendiri, sementara penyebab kebakaran tidak pernah diungkap secara terang benderang.
"TAPAK Riau akan mengawal laporan ini sampai ada kepastian hukum. Siapa pun yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti lalai dan bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum."
Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berlaku adil tanpa memandang status maupun kedudukan pihak yang diperiksa.
"Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki tanggung jawab," tutupnya.
TAPAK Riau berharap Kapolda Riau memberikan perhatian khusus terhadap laporan tersebut dan memastikan seluruh proses penanganan berjalan secara profesional, transparan, serta berkeadilan.
Bagi TAPAK Riau, persoalan ini bukan semata-mata tentang mengungkap dari mana api berasal, melainkan juga memastikan apakah terdapat pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian dan penderitaan masyarakat.***
