Follow Us:
14:51 WIB - Dugaan Kekerasan Siswa SD di Pekanbaru, Kuasa Hukum Adukan Kasus ke UPT PPA dan LAM Riau | 00:27 WIB - HUT Ke-12 PSI, DPD Pekanbaru Berbagi Nasi Kotak untuk Driver Ojol, Efendi Huang: Politik Harus Bermanfaat bagi Rakyat | 18:24 WIB - Wabup Muzamil Instruksikan OPD Segera Tindak Lanjuti Catatan Strategis DPRD | 18:15 WIB - Ketua DPRD Meranti Pimpin Rapat Bahas Pembangunan Jembatan Suak Nipah Bersama OPD dan Perusahaan | 17:39 WIB - Ranperda APBD 2025 Disetujui, Pemkab Meranti Komitmen Tindak Lanjuti Catatan DPRD | 17:14 WIB - Sinergi Pemkab dan DPRD Meranti Matangkan Tujuh Ranperda untuk Pelayanan Publik dan PAD
/ Ekonomi / APINDO: Reformasi Ketenagakerjaan Harus Sejalan dengan Perluasan Kesempatan Kerja /
APINDO: Reformasi Ketenagakerjaan Harus Sejalan dengan Perluasan Kesempatan Kerja
Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:32:16 WIB

TERKAIT:
   
 
Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memandang bahwa pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kerja mesti diarahkan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing dunia usaha.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa reformasi ketenagakerjaan perlu merespons perubahan ekonomi, teknologi, struktur industri, dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja. 

Ia menuturkan bahwa perlindungan pekerja harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan usaha.

“Kita semua memiliki aspirasi yang sama: pekerja semakin sejahtera, kesempatan kerja semakin luas, dan dunia usaha dapat tumbuh secara sehat,” kata Shinta, Selasa (25/8).

APINDO menilai pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan merupakan bagian fundamental dari perlindungan pekerja. Karena itu, RUU tersebut tidak hanya perlu mengatur hubungan kerja yang sudah ada, tetapi juga membangun ekosistem yang mendorong investasi, peningkatan kompetensi, serta penciptaan pekerjaan formal yang berkualitas.

APINDO juga mendorong peningkatan investasi pemerintah dalam pelatihan vokasi, reskilling dan upskilling, serta penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Pengembangan kompetensi dan perlindungan sosial dinilai perlu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, terutama di tengah digitalisasi, kecerdasan artifisial, otomatisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau.***


Berita Lainnya :
  • Dugaan Kekerasan Siswa SD di Pekanbaru, Kuasa Hukum Adukan Kasus ke UPT PPA dan LAM Riau
  • HUT Ke-12 PSI, DPD Pekanbaru Berbagi Nasi Kotak untuk Driver Ojol, Efendi Huang: Politik Harus Bermanfaat bagi Rakyat
  • Wabup Muzamil Instruksikan OPD Segera Tindak Lanjuti Catatan Strategis DPRD
  • Ketua DPRD Meranti Pimpin Rapat Bahas Pembangunan Jembatan Suak Nipah Bersama OPD dan Perusahaan
  • Ranperda APBD 2025 Disetujui, Pemkab Meranti Komitmen Tindak Lanjuti Catatan DPRD
  • Sinergi Pemkab dan DPRD Meranti Matangkan Tujuh Ranperda untuk Pelayanan Publik dan PAD
  • Perubahan APBD Meranti 2026 Disepakati, Bupati Asmar Minta Anggaran Tepat Sasaran
  • Diduga Dijambak dan Dipukul Guru, Siswa Kelas IV SD di Pekanbaru Akan Lapor ke Polresta
  • TAPAK RIAU Desak Kapolda Riau Turun Tangan! Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Mandau
  •  
    Komentar Anda :
       
     
    PT. Jean Seputar Indonesia
    Copyright © 2017