suarasindo.com, Jakarta, 18 Agustus 2026, Pemuda Kepulauan Nias meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan penjelasan secara terbuka dan terukur mengenai program kolaborasi pembangunan Kepulauan Nias yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melalui akun media sosial pribadinya.
Juli E. Restu War, salah satu tokoh pemuda Kepulauan Nias, aktivis Nias di Jakarta, sekaligus edukator persatuan pemuda Kepulauan Nias, mempertanyakan secara tegas substansi, arah, anggaran, serta capaian nyata dari program kolaborasi tersebut.
Menurutnya, masyarakat Kepulauan Nias berhak mengetahui secara jelas pembangunan apa saja yang masuk dalam program kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah daerah di Kepulauan Nias.
“Publik jangan hanya diberikan informasi mengenai adanya kolaborasi dan komitmen pembangunan. Yang lebih penting adalah kejelasan program, berapa anggarannya, di mana dilaksanakan, berapa persen realisasinya, dan sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Nias,” ujar Juli E. Restu War.
Masyarakat Pertanyakan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi
Pernyataan mengenai percepatan pembangunan Kepulauan Nias, khususnya di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian, mendapat perhatian masyarakat.
Termasuk di dalamnya informasi mengenai Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang disebut terus dimonitor bersama pemerintah daerah di Kepulauan Nias.
Namun, masyarakat mempertanyakan data konkret mengenai pelaksanaan bantuan tersebut.
Publik membutuhkan penjelasan terbuka mengenai berapa total anggaran yang dialokasikan, program apa saja yang dibiayai, lokasi pembangunan, pemerintah daerah pelaksana, target penerima manfaat, progres pelaksanaan, serta tingkat realisasi anggaran dan fisik di lapangan.
Pernyataan mengenai monitoring dan rapat koordinasi dinilai belum cukup apabila tidak disertai dengan informasi mengenai hasil dan capaian pembangunan yang dapat diverifikasi masyarakat.
Transparansi Anggaran Dinilai Penting
Juli E. Restu War menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak program pembangunan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan kontrol publik agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran publik, terlebih apabila program tersebut dinyatakan sebagai bagian dari prioritas pembangunan Kepulauan Nias.
“Kalau memang Kepulauan Nias menjadi prioritas pembangunan, maka harus ada indikator yang jelas. Jangan berhenti pada narasi, pernyataan, atau rapat koordinasi. Publik membutuhkan data dan bukti nyata,” tegasnya.
Ia juga meminta agar hasil monitoring dan evaluasi terhadap program Bantuan Keuangan Provinsi dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat sehingga publik dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
Pemprov Sumut Diminta Buka Data Program
Masyarakat Kepulauan Nias berharap Pemprov Sumut bersama pemerintah daerah di Kepulauan Nias segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh program pembangunan yang diklaim sebagai bagian dari kolaborasi tersebut.
Penjelasan tersebut setidaknya mencakup rencana program, sumber dan jumlah anggaran, lokasi kegiatan, target pembangunan, progres realisasi, tingkat serapan anggaran, hasil pembangunan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Kepulauan Nias.
Komitmen pemerintah untuk membangun Kepulauan Nias tentu patut diapresiasi. Namun, komitmen tersebut harus dapat dibuktikan melalui program yang jelas, anggaran yang transparan, pelaksanaan yang terukur, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat Kepulauan Nias tidak hanya membutuhkan janji pembangunan, tetapi membutuhkan kejelasan program, keterbukaan anggaran, kepastian realisasi, dan bukti nyata di lapangan.
Pertanyaan publik sederhana namun mendasar:
Jika pembangunan Kepulauan Nias benar-benar menjadi prioritas, berapa anggaran yang telah diberikan, digunakan untuk pembangunan apa saja, berapa persen yang telah terealisasi, di mana lokasinya, dan apa hasil nyata yang sudah dirasakan masyarakat?
Pertanyaan tersebut diharapkan dapat dijawab secara terbuka oleh Pemprov Sumut sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat Kepulauan Nias. ( Y.Zhai )
