suarasindo.com, Makassar - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) di Kota Makassar, Senin (3/8/2026). Mengusung tema "Ketahanan Ekonomi Nasional Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global", forum nasional tersebut dihadiri ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor dan daerah di Indonesia.
Salah satu peserta yang hadir adalah Zulkifli Thahir, S.E., M.AP, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, yang mewakili asosiasi pengusaha media.
Menurut Zulkifli, Rakerkonas APINDO merupakan forum strategis untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global.
"Pertemuan seperti ini sangat penting karena menjadi ruang bagi para pelaku usaha untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global," ujarnya.
Ia berharap Rakerkonas APINDO tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata yang berdampak positif terhadap penguatan dunia usaha di Indonesia.
"Hasil forum ini diharapkan melahirkan berbagai terobosan yang dapat memperkuat daya saing pelaku usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah," katanya.
Zulkifli juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi pengusaha, asosiasi badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
Menurutnya, industri media sebagai bagian dari ekosistem usaha memiliki peran strategis dalam mendukung iklim investasi yang sehat melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif.
"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Dunia usaha membutuhkan ekosistem yang saling mendukung, termasuk peran media sebagai mitra strategis dalam membangun optimisme, menyebarluaskan informasi, dan mengawal pembangunan ekonomi," pungkasnya. (*)
