SuaraSindo.com - JAKARTA | Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan mendapat respons positif dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama jajaran BNPP RI di Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Audiensi yang dipimpin langsung Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar menyampaikan berbagai usulan strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti. Di antaranya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai guna mengatasi abrasi, pembangunan Pelabuhan Internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut, revitalisasi sekolah, hingga percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Selain itu, Bupati Asmar juga meminta dukungan BNPP RI untuk mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan di Kepulauan Meranti menjadi jalan nasional. Menurutnya, peningkatan status jalan sangat penting dalam membuka akses antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Sebagai daerah perbatasan yang berada di jalur strategis Selat Malaka, Kepulauan Meranti membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat agar pembangunan berjalan merata dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat," ujar Asmar.
Terkait program BSPS, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga telah menyelesaikan verifikasi terhadap 763 calon penerima bantuan yang kini tinggal menunggu pelaksanaan program.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan kesiapan BNPP RI untuk mengawal seluruh usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
BNPP RI juga akan mendorong percepatan pelaksanaan BSPS bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bahkan, peletakan batu pertama program tersebut direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dengan menghadirkan menteri terkait serta media nasional.
Selain itu, BNPP RI menyatakan siap memfasilitasi koordinasi pembangunan pengaman pantai, pembangunan gudang Bulog, hingga pengembangan sektor ekonomi daerah guna meningkatkan daya saing Kepulauan Meranti sebagai kawasan perbatasan.
Dukungan terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Al Amin, S.Pd., M.M. Ia berharap seluruh usulan yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan mengingat kondisi abrasi yang mengancam pulau-pulau terluar serta tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tersebut.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Jani Pasaribu, M.M., turut mengusulkan agar BNPP RI mendukung peningkatan status Kota Selatpanjang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Menurutnya, kebijakan tersebut akan menjadi pengungkit percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi dan menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti optimistis sinergi dengan BNPP RI akan mempercepat realisasi berbagai program strategis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta memperkokoh posisi Kepulauan Meranti sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.***(SHI GROUP)
