PEKANBARU – Insiden bentrokan yang terjadi di lingkungan Gedung DPRD Provinsi Riau usai rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Kamis (17/7/2026) tidak hanya menjadi sorotan akibat konflik yang melibatkan unsur internal legislatif, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pengamanan gedung yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di tengah besarnya anggaran jasa pengamanan yang tercatat mencapai Rp5.826.907.980 atau hampir Rp6 miliar untuk Tahun Anggaran 2026, publik mulai mempertanyakan apakah dana sebesar itu benar-benar telah menghasilkan sistem keamanan yang profesional, responsif, dan mampu mengantisipasi situasi darurat. Rabu (22/7/2026).
Peristiwa bentrokan yang terjadi di dalam kawasan gedung wakil rakyat itu dinilai menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kontrak jasa pengamanan berjalan sesuai dengan tujuan pengalokasian anggaran. Sebab, dalam setiap belanja publik, keberhasilan tidak diukur dari besarnya nilai kontrak, melainkan dari kualitas pelayanan yang dihasilkan.
Dengan nilai kontrak yang hampir menyentuh Rp6 miliar, masyarakat menilai wajar apabila muncul tuntutan agar seluruh mekanisme pengamanan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Mulai dari jumlah personel yang dipekerjakan, pola penempatan petugas, standar operasional prosedur (SOP), sistem pengawasan, hingga indikator kinerja penyedia jasa keamanan.
Berdasarkan pengamatan awak media di lokasi saat insiden berlangsung, jumlah personel keamanan yang terlihat bertugas dinilai belum mencerminkan besarnya nilai anggaran yang dialokasikan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah kebutuhan personel telah dihitung secara proporsional sesuai nilai kontrak atau justru terdapat kesenjangan antara anggaran dan implementasi di lapangan.
Publik menilai, dengan anggaran hampir Rp6 miliar, sistem pengamanan seharusnya didukung oleh personel yang memadai, struktur komando yang jelas, pembagian wilayah pengamanan yang efektif, hingga kemampuan penanganan konflik secara cepat dan terukur. Ketika bentrokan tetap terjadi dan berkembang di dalam gedung, maka evaluasi terhadap efektivitas sistem pengamanan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kinerja penyedia jasa keamanan, tetapi juga menyangkut fungsi pengawasan dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagai pengguna anggaran. Dalam setiap kontrak pengadaan jasa, pengguna anggaran memiliki kewajiban memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, standar pelayanan, dan indikator kinerja yang telah disepakati.
Karena itu, berbagai kalangan mulai mendorong adanya keterbukaan informasi kepada publik mengenai dokumen kontrak, ruang lingkup pekerjaan, jumlah personel yang dikontrak, pola pengawasan, mekanisme evaluasi, hingga dasar perhitungan nilai anggaran. Transparansi dinilai penting agar tidak berkembang spekulasi yang justru dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD juga dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap sistem keamanan seharusnya dilakukan secara terbuka dan objektif tanpa mengedepankan kepentingan tertentu.
Bentrok yang diduga bermula dari perselisihan antar anggota DPRD dari Partai Golkar hingga kemudian melibatkan sejumlah pendukung di dalam gedung semakin mempertegas pentingnya sistem mitigasi konflik yang profesional. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengamanan di lingkungan objek vital pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kehadiran personel, tetapi juga membutuhkan kesiapan prosedur, koordinasi, serta kemampuan pengendalian massa ketika eskalasi mulai meningkat.
Pengamat kebijakan publik menilai, insiden ini harus menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan kontrak jasa keamanan, termasuk mengevaluasi apakah seluruh kewajiban penyedia jasa telah dipenuhi sesuai dokumen kontrak dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak-pihak berwenang, baik melalui evaluasi internal, audit pelaksanaan kontrak, maupun penyampaian penjelasan resmi kepada masyarakat. Sebab, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, anggaran yang besar harus diikuti oleh hasil yang terukur, pelayanan yang profesional, serta akuntabilitas yang dapat diuji secara terbuka.
Jika anggaran mencapai hampir Rp6 miliar namun sistem keamanan masih dipertanyakan saat terjadi insiden, maka evaluasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara.***
