suarasindo.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis yang dijanjikan jadi mesin ekonomi desa terbukti *zonk*. Data KPK 2025 menunjukkan *perputaran uang di daerah di bawah 5%*. Sisanya balik ke kantong pemasok perkotaan.

Pengamat sosial dan pendidikan Taufiq Rachman menyebut kondisi ini mengecewakan.  
“Pemerintah cuma omon-omon. Perputaran ekonomi daerah program MBG masih sangat minim,” katanya, Kamis [22/5/2026].

Angka ini bertolak belakang dengan klaim Presiden Prabowo. Ia pernah mencontohkan satu desa dengan 3.000 penerima MBG bisa memutar uang *Rp900 juta per bulan*. Realitanya, keterlibatan pelaku lokal nyaris nihil.

KPK mencatat:
- *Hanya 1,4%* pemasok MBG berasal dari koperasi atau BUMDes
- Dari *40.433 pemasok*, baru *18 entitas* koperasi/BUMDes yang terlibat
- *17.300 SPPG* beroperasi, tapi uangnya tetap mengalir ke kota

Deputi Pencegahan KPK Aminudin menyebut mayoritas pemasok memang berbasis di perkotaan. Sementara Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mendesak model _circular economic village_ dijalankan.

“Kalau model ekonomi sirkular di desa tidak dijalankan, tujuan pemerataan ekonomi dari MBG tidak akan tercapai,” tegas Taufiq yang juga ketua dewan pembina Media Independen Online (MIO) Indonesia.*(Amin induk)