Follow Us:
23:14 WIB - Kapolsek Cegah Keributan, Pastikan Pengambilalihan PT Jimi–CV Makmur Jaya Sentosa oleh PT Agrinas Belum Sah | 11:23 WIB - Rayakan HUT PGRI ke-80, Pengurus Kecamatan Bukit Batu Undang Pensiunan Guru | 08:58 WIB - Bazar Kin Men Riau Dimulai, Pengunjung Dimanjakan Hampir 100 Stan dan Berbagai Lomba Mandarin | 18:48 WIB - Memupuk Semangat Bentuk Peduli Kemajuan Pendidikan, Danramil 04 Sikakap Ikuti Upacara Bersama Bupati Kep. Mentawai | 18:47 WIB - Babinsa Koramil 01/ Sikabaluan, Kodim 0319/Mentawai Monitor Wilayah, Banjir Landa Tiga Dusun di Desa Malancan | 18:46 WIB - Rayakan HUT PGRI ke-80, Pengurus Kecamatan Bukit Batu Undang Pensiunan Guru
/ Kampar / Aktivis Minta Kades dan Ninik Mamak Tinjau Ulang Pembajakan Danau Buluh Cina /
Aktivis Minta Kades dan Ninik Mamak Tinjau Ulang Pembajakan Danau Buluh Cina
Jumat, 21 November 2025 - 22:05:58 WIB
Abdul hakim Mahasiswa perwakilan masyarakat dan nelayan desa buluh cina 
TERKAIT:
   
 
Suarasindo.com - Kampar | Buluh Cina  Abdul Hakim, seorang aktivis mahasiswa asal Desa Buluh Cina, menyampaikan protes keras terhadap kebijakan Kepala Desa dan Ninik Mamak terkait pembajakan danau, sungai, serta Suak Pulau yang dinilai dibuat secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat.

Keresahan ini muncul dari para nelayan dan masyarakat Buluh Cina setelah terbitnya Surat Pemberitahuan tanggal 24 Oktober 2025 mengenai pembukaan kembali pembajakan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

Menurut Abdul Hakim, masyarakat awalnya menyambut baik pengumuman tersebut karena nelayan setempat berencana mendaftarkan diri sebagai anggota pemajakan danau dan sungai. Namun harapan itu sirna setelah proses lelang tujuh danau dilakukan tanpa melibatkan masyarakat maupun nelayan.

Abdul Hakim menjelaskan bahwa setiap danau memiliki nilai sewa berbeda tergantung luas wilayahnya. Pada pembajakan sebelumnya, uang hasil sewa dimasukkan ke kas desa untuk kepentingan sosial, seperti bantuan rumah ibadah dan fakir miskin. Namun pada pembajakan tahun ini, ia menilai terdapat kejanggalan karena alur penggunaan dana tidak jelas.

Ia juga menilai tindakan Kepala Desa serta Penghulu Adat Enam Tanjung terkesan gegabah dan merugikan masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan. “Nelayan kehilangan haknya untuk mencari ikan akibat kebijakan yang tidak transparan,” ujarnya pada Jumat, 21 November 2025.

Abdul Hakim mengaku telah melayangkan surat resmi kepada Kepala Desa dan Penghulu Adat, namun hingga kini belum ada jawaban atau kejelasan.

Ia berharap pemerintah desa dan pihak adat dapat menata ulang serta melelang kembali tujuh danau tersebut secara terbuka, tanpa adanya praktik yang merugikan masyarakat. “Transparansi penting agar nelayan tidak terus-menerus kecewa,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Abdul Hakim menyampaikan alternatif solusi: apabila danau dan sungai tersebut tidak ingin dilelang, maka sebaiknya dibebaskan untuk seluruh masyarakat dan nelayan, agar semua dapat mencari ikan bersama tanpa batasan.***(SHI GROUP)



Berita Lainnya :
  • Kapolsek Cegah Keributan, Pastikan Pengambilalihan PT Jimi–CV Makmur Jaya Sentosa oleh PT Agrinas Belum Sah
  • Rayakan HUT PGRI ke-80, Pengurus Kecamatan Bukit Batu Undang Pensiunan Guru
  • Bazar Kin Men Riau Dimulai, Pengunjung Dimanjakan Hampir 100 Stan dan Berbagai Lomba Mandarin
  • Memupuk Semangat Bentuk Peduli Kemajuan Pendidikan, Danramil 04 Sikakap Ikuti Upacara Bersama Bupati Kep. Mentawai
  • Babinsa Koramil 01/ Sikabaluan, Kodim 0319/Mentawai Monitor Wilayah, Banjir Landa Tiga Dusun di Desa Malancan
  • Rayakan HUT PGRI ke-80, Pengurus Kecamatan Bukit Batu Undang Pensiunan Guru
  • Dana Desa Pantai Raja Diduga Tumpang Tindih: Pola Anggaran Rp 1,2 Miliar Lebih Picu Kecurigaan, Warga Minta Audit Khusus
  • Jeratan Elitisme Anggaran: Reformasi Polri Gagal Jika Komisi Takut Disorot!
  • Alputra Dianggap Layak Pimpin Golkar Kampar, Siap Konsolidasi Rebut Tahta Pemenang Pemilu
  •  
    Komentar Anda :
       
     
    PT. Jean Seputar Indonesia
    Copyright © 2017