PEKANBARU -- Ketua Umum Persatuan Media Nasional, S. Hondro soroti kinerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan.

S. Hondro menilai perlu adanya pemaparan pencapaian kinerja BPDAS Indragiri Rokan yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan oleh Menteri Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, Selasa (17/09/24).

"Publik perlu mengetahui apa saja kegiatan, dan bagaimana prosedural realisasi pelaksanaan hingga anggaran yang digunakan??"tanya S. Hondro.

Lanjutnya, "jangan sampai menyalahi aturan perundangan - undangan dalam pelaksanaannya dan terkesan menghamburkan uang negara" tegasnya.

S. Hondro menilai BPDAS Indragiri Rokan yang berkantor di Jl.Bakti No.28, Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru terkesan tertutup dan terfokus rehab hutan hanya di wilayah sumatera barat.

Dalam waktu dekat, dikatakannya, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Media Nusantara (DPP - PMN) akan segera meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait beberapa tender yang dilaksanakan oleh BPDAS Indragiri Rokan, yakni seperti keberadaan lokasi kegiatan rehab hutan, bibit tanaman apa yang ditanam, apakah bibit-bibit tersebut sudah bersertifikat atau belum serta lahan yang ditanam mencapai ratusan hektar apakah itu milik masyarakat atau milik pihak lain".

Tak hanya itu, ia mengaku akan turun bersama tim memantau langsung menggunakan drone hasil rehab hutan dibeberapa lokasi seperti wilayah kabupaten Pasaman.***