SuaraSINDO.com, PELALAWAN - Bupati Pelalawan H. Zukri yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Bidang Perekaman dan Pembangunan Drs. Fakhrizal menghadiri rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau pada Rabu (22/5/2024) bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru.

Rakor ini diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Riau dan dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto.

Pj. Gubri SF Hariyanto mengatakan bahwa menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2023 adalah sebesar-besarnya 9,36 persen atau sebanyak 25,898 juta jiwa. Sedangkan Provinsi Riau sebesar 6,68 persen atau 485,66 ribu jiwa, turun 0,10 persen poin dari Maret 2022 dengan Garis Kemiskinan Rp. 658.611,-/kapita/bulan pada Maret tahun 2023.

“Dari data tersebut, terdapat 2 daerah dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan provinsi. Dua daerah yang dimaksud adalah Kab. Kepulauan Meranti (22,98%) dan Kabupaten Rokan Hulu (9,72%). Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2022 adalah 2,04 persen. Sedangkan Provinsi Riau sebesar 1,40 persen atau sebanyak 100,33 ribu jiwa.” Tuturnya.

SF Hariyanto juga menjelaskan bahwa pada tahun 2023 Satgas Data P3KE Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merilis estimasi angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 1,12%, dan untuk Provinsi Riau sebesar 0,67% atau 48,73 ribu jiwa.

“Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan maupun melakukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka dalam upaya percepatan dilakukan melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Program Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau diantaranya Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa, Bantuan Rumah Layak Huni, dan Bantuan Kemiskinan Ekstrem dalam bentuk bantuan sosial langsung kepada masyarakat miskin ekstrem. Untuk memastikan ketepatan sasaran dari berbagai program yang dimiliki pemerintah, maka diperlukan data terinci yang dapat digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem maupun penanggulangan kemiskinan pada umumnya yang memiliki informasi tingkat kesejahteraan dan keterhubungan dengan data penerima program yang sudah ada.” Sebut Gubri.

SF Hariyanto berharap rakor yang diselenggarakan ini dapat memacu kinerja seluruh Pemerintah Daerah terutama yang dikoordinasikan melalui Sekretariat TKPK di masing-masing daerah.
“Mari bersama-sama dengan komitmen yang kuat kita jadikan ini sebagai pengabdian dan kerja bersama sehingga setiap strategi, kebijakan dan program yang dijalankan berdasarkan pada data yang akurat dan diarahkan pada sasaran dan lokus yang tepat.” tutupnya.*S. Wrw/bnb.