Follow Us:
13:04 WIB - APH Di Babel Diduga Tak Berdaya Hadapi Sistem Koordinasi Penambangan Iledal Di Laut Penagan | 19:41 WIB - Kejati Riau Hadiri Kegiatan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan | 15:45 WIB - Pemeriksa Intelijen dan Pemeriksa Datun Bidang Pengawasan Kejati Riau Hadiri Koordinasi dan Kegiatan Saber Pungli | 22:15 WIB - Kasus Perambahan Hutan Terkuak, Bupati Bangka dalam Gejolak Hukum | 19:15 WIB - Komjak RI Apresiasi Penyelenggaraan Rakernis 2023, Barita: Semoga Semakin Gemilang dan Terbilang | 16:32 WIB - Penambangan Ilegal Timah di Laut Penagan Bangka Terus Berlangsung, APH Didesak Bertindak
/ Hukum / Blank Spot Korupsi BTS 4G Kominfo, IMO-Indonesia Desak Penegak Hukum Transparan /
Blank Spot Korupsi BTS 4G Kominfo, IMO-Indonesia Desak Penegak Hukum Transparan
Kamis, 06 Juli 2023 - 12:18:33 WIB

TERKAIT:
   
 
JAKARTA – Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendesak penegak hukum untuk transparan dalam memproses perkara dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G yang disinyalir melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F Ismail mengatakan, sejauh ini perkara dugaan korupsi BTS 4G masih menjadi gunung es yang perlu dibongkar satu per satu.

“Munculnya sejumlah nama yang diduga ikut terlibat dalam praktik korupsi anggaran BTS ini memberikan sinyal kuat banyaknya pihak-pihak yang perlu diungkap. Termasuk dalam hal ini Menpora Dito Ariotedjo," kata Yakub di Bilangan, Jakarta, Kamis (6/7).

Yakub percaya bahwa kasus ini tidak berdiri tunggal yang besar kemungkinan bakal ada pihak-pihak lain yang ikut terseret.

“Untuk itu, kita minta penegak hukum baik dari Kejaksaan, Pori, hakim dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar transparan dalam mengusut kasus ini,” bebernya.

Yakub juga berharap agar masyarakat terus aktif mengawal kasus ini menimbang banyak dana publik yang ditilap oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

“Di tengah besarnya tekanan anggaran publik saat ini, semestinya dana yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya dikorupsi,” tegasnya.***


Berita Lainnya :
  • APH Di Babel Diduga Tak Berdaya Hadapi Sistem Koordinasi Penambangan Iledal Di Laut Penagan
  • Kejati Riau Hadiri Kegiatan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan
  • Pemeriksa Intelijen dan Pemeriksa Datun Bidang Pengawasan Kejati Riau Hadiri Koordinasi dan Kegiatan Saber Pungli
  • Kasus Perambahan Hutan Terkuak, Bupati Bangka dalam Gejolak Hukum
  • Komjak RI Apresiasi Penyelenggaraan Rakernis 2023, Barita: Semoga Semakin Gemilang dan Terbilang
  • Penambangan Ilegal Timah di Laut Penagan Bangka Terus Berlangsung, APH Didesak Bertindak
  • Dua Kubu Ormas Ricuh di Jalan Riau, Polisi Langsung Terjun Amankan TKP
  • Koordinator Tipidsus Kejati Riau Pimpin Prosesi Pelepasan Jenazah Alm. Ali Tuharea
  • Wakajati Riau Ikuti Raker Teknis Diklat Kejaksaan RI 2023 Secara Virtual
  •  
    Komentar Anda :
       
     
    PT. Jean Seputar Indonesia
    Copyright © 2017