Suarasindo.com | BANGKA BELITUNG — Pengurus DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bangka mengadakan konferensi pers pada Senin (18/10/2021) malam yang bertempat di Kafe Diamond, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. 

Konferensi pers yang dihadiri oleh segenap pimpinan DPC HNSI Bangka yaitu Saidil Maulana selaku sekretaris, Fega Erora selaku bendahara, dan ketiga wakil ketua lainnya yakni Budiono SH, Tomy Suparman, serta Heri Ramadhoni itu untuk menyatakan sikap HNSI terkait polemik penyempitan alur muara Jelitik Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang selama ini menjadi jalur lalu lintas melaut bagi nelayan setempat. 

"Rapat pimpinan HNSI malam ini memutuskan jumpa pers kepada awak media untuk mempublish perihal kondisi muara Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) saat ini terkait penyempitan alur muara yang membuat para nelayan sangat memprihatinkan kondisinya," ucap Saidil. 

Ia juga menyebutkan meski rapat pleno malam hari ini tidak dihadiri Lukman selaku Ketua DPC HNSI Bangka, namun pimpinan organisasi yang hadir lainnya telah bersepakat untuk meminta pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Gubernur Erzdi Rosman, atas penghentian pengerukan alur muara Jelitik. 

Saidil berkata dikarenakan saat ini terdapat 800 hingga 900 perahu dengan estimasi 2400 nelayan yang menggantungkan hidupnya di muara tersebut, maka dia berharap gubernur dapat secepatnya menuntaskan tuntutan nelayan Sungailiat yang menginginkan alur muara Jelitik itu bisa kembali normal seperti sediakala. 

Sementara itu Budiono SH selaku Wakil Ketua I DPC HNSI Bangka yang membidangi urusan hukum dan advokasi nelayan mengatakan akibat dari keputusan gubernur yang telah mencabut izin beroperasi PT Pulomas tersebut sangat berimbas terhadap aktivitas ekonomi nelayan setempat.

Ia juga menegaskan kalau sikap yang telah diambil oleh DPC HNSI Bangka ini murni untuk memperjuangkan nasib nelayan. 

"Jadi dalam hal ini kita tidak dalam porsi mendukung suatu perusahaan. Tapi hari ini kita bicara solusi bagaimana nelayan bisa beraktivitas normal kembali," tegas Budiono. 

Dalam kesempatan itu pun Budiono turut pula meluruskan kabar miring yang menyangkut HNSI beberapa waktu terakhir ini, seperti adanya dukungan HNSI terhadap aktivitas tambang timah ilegal di perairan Teluk Kelabat Dalam Dusun Mengkubung, termasuk surat dukungan pencabutan izin berusaha PT Pulomas yang diinisiasikan secara personal oleh Ketua DPC HNSI Bangka. 

"Saya pikir memang isu yang lagi hot berkembang saat ini, kami menilai apa yang dilakukan oleh ketua itu adalah personal. Itu bukan keputusan organisasi, tapi inisiatif pribadi," ungkap pria yang berprofesi sebagai pengacara kondang itu. 

Budiono kembali menekankan bahwa sesuai hasil rapat pleno bersama pimpinan-pimpinan DPC HNSI Bangka, pihaknya akan tetap berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan aspirasi nelayan Sungailiat, bahkan bila keputusan tersebut pun mesti berlawanan dengan sikap Ketua DPC HNSI Bangka maupun DPD HNSI Bangka Belitung.

"Ketika persoalan ini bertentangan dengan pihak DPD saya pikir tidak jadi persoalan lah. Artinya kalau enggak boleh bawa nama HNSI pun tidak masalah, kita akan bawa nama pribadi. Yang penting niat kita untuk membela kepentingan nelayan. 

Tetapi tidak akan mungkin DPD tidak mendukung. Saya yakin itu. Karena kita bicara satu ideologi. Ketika mereka tidak mendukung berarti tidak satu ideologi, dong," tutup Budiono. (R.Fermana/Shi)