SuaraSindo.com, SIAK - Penghulu Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Ferli Sunarya Senin, (18/1/2021) kemarin Akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas tulisan pesan WhatsApp nya kepada Ketua LAI KGS Provinsi Riau S.Hondro.

Penghulu Teluk Mesjid Ferli Sunarya menyampaikan permohonan maafnya langsung diruang kerjanya di Kantor Penghulu Teluk Mesjid disaat Ketua LAI KGS Riau menyambangi kantor Penghulu tersebut.

"Saya bermohon maaf atas tulisan di pesan WhatsApp nya, saya saat itu terbawa emosi atas pemberian, karena menurut nya di diduga di fitnah," kata ucap Penghulu Teluk Mesjid Ferli Sunarya.

Sementara S. Hondro, mangatakan dari awal sudah memaafkan, namun Dugaan Di Dana Desa 2020 nya tetap pihaknya laporkan

Yang mana dalam tulisan melalui Pesan singkat WhatsApp nya Penghulu Teluk Mesjid Ferli Sunarya setelah S. Hondro menshare berita yang sudah di Update beberapa media terkait dugaan Mark Up dan dugaan fiktif belanja Dana Desa (DD) Tahun 2020 di Kampung Teluk Mesjid pada masa Wabah Pandemi Covid-19 saat ini. Ferli Sunarya red dengan mengaku dicemarkan nama baiknya dan banyak keluarganya di Pekanbaru.

"SAYA cari anda nanti, mencemarkan nama baik saya, keluaga saya banyak di Pekanbaru," tulis Penghulu Teluk Mesjid Ferli Sunarya. Namun sayangnya Ferli Sunarya red, mungkin lupa  dirinya seorang penjabat pemerintah atau penjabat Publik yang siap di kritisi.
Lalu Ketua LAI KGS Riau S. Hondro menjawab ditunggu, "Saya alamat di Harapan Raya Pekan Baru, sambil S. Hondro mengirimkan foto-foto Alamat Katornya kepada Penghulu Teluk Mesjid tersebut.

"Kita akan kalau tidak ke Polda Riau atau ke Kejati Riau terkait hal ini, yang kita laporkan, dugaan Mark Up dan Ada Dugaan Fiktif Belanja DD Tahun 2020 pada Wabah Pandemi Covid-19," tegas Ketua LAI KGS Riau juga Ketua  Ikatan Media Online (IMO) Riau ini kepada wartawan Rabu, (20/1)

Pada berita sebelumnya, meski Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo berulang-ulang menyampaikan untuk benar-benar pengelolaan keuangan Negara, Daerah hingga Dana Desa (DD),dan KPK juga tegas sudah menjelaskan, karena sejak Bulan Maret 2020, Indonesia dan dunia sedang dilanda Pandemi Virus Corona Desease (Covid-19), namun oknum Penghulu di Kabupaten Siak malah "main-main" dengan penggunaan DD Tahun 2020.

Sesuai informasi dan data diterima group media ini, berdasarkan hasil investigasi tokoh masyarakat kampung teluk mesjid yang tidak mau di sebut namanya, mereka menduga Penghulu Teluk Meski, Kecamatan Sungai Apit bernisial FS diduga Mark Up dan bahkan ada diduga pengadaan Belanja fiktif dalam penggunaan DD Tahun 2020, dimasa masyarakat sedang terdampak pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih melanda.

"ya, Penghulu nya bernisial FS diduga Mark Up kegiatan dan belanja dan belanja DD 2020,  bahkan ada diduga pengadaannya belanja diduga fiktif, namun ada keluar Dana Desa, diperkirakan kurang lebih Rp 185.969.000, sesuai uraian di data Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020, Berdasarkan Peraturan Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2020,' beber Nara Sumber nya Jum'at, ( 15/1/2021) malam.

Menanggapi data DD Kampung Teluk Mesjid tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti (LAI-KGS) Provinsi Riau, S. Hondro sangat "mengutuk keras" kalau ada oknum Kepala Kampung di Kabupaten Siak yang diduga Mark Up, apa lagi kalau ada belanja diduga Fiktif, tapi di anggarkan di Dana Desa ditengah Pandemi Covid-19 saat ini.

"Kalau benar itu ada Anggapan  diduga di Mark Up setiap jenis kegiatan dan belanja dan dugaan Fiktif kegiatan dan belanja, namun dianggarkan di DD Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19, itu sudah kejahatan luar biasa, hal ini kita segera buat laporan di Kejaksaan Tinggi Riau Secepatnya sesuai data yang ada, bahkan kita lakukan investigasi di semua DD 2020 di Kampung tersebut," kata S. Hondro.

Sementara itu, Penghulu Teluk Mesjid FS yang dikonfirmasi oleh Ketua LAI KGS Riau S. Hondo malah menjawab sikap arogansi dengan mengatakan, tida punya urusan sama Aliansi.

"Mirisnya Ketika kita konfirmasi, malah Penghulu bernisial FS ini tunjukan sikap arogansi nya, katanya tidak punya urusan sama aliansi. FS ini benar-benar tidak tau ia seorang penjabat publik yang mengelola uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hasil pajak Masyarakat," ungkap S. Hondro dengan geram atas sikap Penghulu Teluk Mesjid tersebut.
(Fah/SHI Group)