Suarasindo.com, Pekanbaru - Terkait dugaan Pungutan RP 1.900.000, sesuai hasil  temuan salah satu LSM di salah satu Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, masuknya siswa/wi baru tahun ajaran 2020/2021 diduga terindikasi dijadikan objek bisnis.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Zul Ikram, M.Pd didampingi Sekretaris Ahyu Suhendra dan Kabid SMA Dasril dengan tegas mengatakan tidak membenarkan ada pungutan di Sekolah SMA Negeri apalagi itu untuk pengadaan bangku pelajar.

Tidak itu saja, Kadisdik Pemprov Riau melalui Kabid SMA timnya besok Kamis, (9/7/2020) turun di SMA N 1 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan klarifikasi.

"Kami tegaskan kembali ke seluruh sekolah SMA Negeri untuk  tidak ada pungutan, karena Pemprov Riau sudah menganggarkan 21, 3 persen dari APBD Riau untuk pendidikan dan dugaan pungutan  di SMA N 1 Rambah besok tim turun untuk melakukan klarifikasi," jelas Kadisdik Pemerintah Riau Zul Ikram usai pertemuan dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan setempat di jalan CUT Nyak Dien Kota Pekanbaru.

Lanjutnya, Senin (6/7) pihaknya dan pengawas sudah melakukan Teleconfren salah satu yang disampaikan juga untuk tidak ada pungutan di SMA Negeri, dan akan di keluarkan surat Himbaun lagi di seluruh sekolah tingkat SLTA yang Negeri.

Sementara itu Putra Rohul kelahiran Kabupaten Pasaman yang sudah dua periode di Kabupaten dan satu periode ini menjadi Anggota DPRD di Sumatera Barat (Sumbar) Khairuddin Simanjuntak mengatakan, kalau memang benar adanya pungutan itu, dan seandainya sudah terlanjur dibayarkan oleh orang tua anak didik baru, harus dipulangkan oleh pihak yang memungut

Karena sudah dengan tegas Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Riau sudah melarang dan supaya tidak berakibat hukum dikemudian hari.

"Dan hal ini kita ambil saja hikmahnya untuk perbaikan kedepan. Dan saya berharap tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah SMA apalagi pembelian bangku, karena sudah tertampung di APBD, kecuali kepentingan pribadi pelajar, seperti sepatu baju, tas, alat tulis dan alat lainnya yang tidak di anggarkan di APBD dan dana BOS dan BOSDA.
timnya turun ke Kabupaten Rokan Hulu di SMN N 1 Rambah," kata Anggota DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak.

Keterangan toto, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Khairuddin Simanjuntak pakai baju batik dan Kasisdik Pemprov Riau Zul Ikram, M.Pd, Sekeretaris Ahyu Suhendra,  Kabid SMS Dasril dan penjabat Disdik Pemprov Riau lainnya.(Fah/Tim SHI Group)